“Banyuwangi terpilih sebagai salah satu piloting implementasi reformasi birokrasi tematik pengentasan kemiskinan. Ini menjadi kehormatan sekaligus tanggung jawab kita untuk berperan serta dalam upaya penanggulangan kemiskinan yang menjadi fokus Presiden Jokowi,” kata Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani.
Reformasi birokrasi tematik pengentasan kemiskinan merupakan program KemenPAN-RB, untuk mendorong penggunaan anggaran penanggulangan kemiskinan agar lebih efektif, sehingga pelaksanaan program lebih tepat sasaran. Caranya dengan mengurai dan menyelesaikan secara konkret akar masalah yang terkait tata kelola pada isu pengentasan kemiskinan.
Grand launching program tersebut dilakukan oleh MenPAN RB Abdullah Azwar Anas, di Provinsi D.I.Y Yogyakarta, Jumat (21/10).
Disampaikan Ipuk, ada tiga alasan KemenPAN-RB memilih Banyuwangi sebagai proyek percontohan. Pertama, memiliki nilai reformasi birokrasi yang baik, yakni 78,11 atau predikat BB. Tiga alasan itulah yang membuat Banyuwangi pilot project Reformasi Birokrasi Pengentasan Kemiskinan.
Kedua, kolaborasi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam mendukung penanganan kemiskinan secara bersama-sama, sehingga Banyuwangi mampu menurunkan angka kemiskinannya dari dua digit menjadi satu digit. Bahkan di masa pandemi, Banyuwangi bisa menekan laju angka kemiskinan. Tingkat kenaikan kemiskinan Banyuwangi selama pandemi 2020-2021 hanya 0,01 persen, termasuk tingkat kenaikan terendah di Jatim.
“Ketiga, skema penanggulangan kemiskinan di Banyuwangi juga dinilai baik. Sejumlah inovasi kita dinilai selaras dengan reformasi birokrasi tematik pengentasan kemiskinan sehingga bisa menjadi contoh bagi daerah lain,” urai Ipuk.
Pemerintah daerah yang ditunjuk sebagai proyek percontohan, bertugas melakukan penyusunan rencana aksi yang akan digunakan sebagai rencana kerja pelaksanaan reformasi birokrasi tematik kemiskinan. Selanjutnya daerah ini akan menjadi role model bagi pemerintah daerah lainnya.
Banyuwangi, kata Ipuk, telah melakukan reformasi tematik untuk menanggulangi masalah kemiskinan di daerah.
“Sedikitnya tiga hal yang kita lakukan, yakni menerapkan satu database penduduk miskin melalui Unit Gawat Darurat Kemiskinan (UGDK), pelaksanaan program penanganan kemiskinan sesuai profiling penduduk miskin, dan melakukan sinergi dan kolaborasi dengan lintas sektor. Ini yang terus kita masifkan agar laju kemiskinan bisa terus kita tekan,” kata Ipuk.
Sebelumnya, Banyuwangi juga menggulirkan berbagai inovasi penanganan kemiskinan, mulai dari program pemberian makanan bernutrisi bagi warga lansia miskin dan sebatangkara dalam program Rantang Kasih. Siswa Asuh Sebaya (SAS), pemberian uang saku sekolah bagi siswa dari keluarga miskin, beasiswa Banyuwangi Cerdas, Gerakan Daerah Angkat Anak Putus Sekolah (Garda Ampuh), jemput bola rawat warga miskin.
“Juga ada program Kanggo Riko yang membagikan alat-alat usaha kepada ribuan warga kurang mampu dan wanita kepala rumah tangga,” urai Ipuk.
Dengan berbagai upaya tersebut, Banyuwangi bisa menurunkan angka kemiskinan dari dua digit menjadi satu digit dalam kurun sepuluh tahun. Bahkan di masa pandemi, angka kemiskinan Banyuwangi meningkat hanya 0,01 persen dari sebelumnya 8,06 persen (2020) menjadi 8,07 persen (2021).
