Aktivis Pembangunan Desa Apresiasi Anas Jadi Calon Kepala LKPP
by banyuwanginet
Rudi Latief Hartono
BANYUWANGI – Sejumlah aktivis dan pelaku pembangunan pedesaan mengapresiasi mantan Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas menjadi calon kepala LKPP.
“Saya sangat mendukung. Jika melihat kinerja Pak Anas selama memimpin Banyuwangi, saya kira sangat layak beliau ditunjuk sebagai kepala LKPP,” kata Ahmad Mura’i, Kepala Desa Gumirih, Kecamatan Singojuruh, Banyuwangi, Sabtu (4/12/2021).
Menurut Ketua DPC Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Papdesi) Banyuwangi tersebut, banyak hal yang telah dirasakan masyarakat atas kinerja Anas selama memimpin Banyuwangi dua periode. Di desa misalnya banyak perbaikan sistem tata kelola desa melalui smart kampung.
“Dengan Alokasi Dana Desa (ADD) yang diberikan pemda dan Dana Desa dari pusat, banyak desa-desa yang tumbuh berkembang. Di Banyuwangi kini banyak desa-desa wisata dan beragam inovasi. Ini semua berkat dorongan Pak Anas saat memimpin,” kata dia.
Dia menyatakan, APBD Banyuwangi memang relatif kecil. Meski demikian, bisa dioptimalkan dengan skala prioritas dan strategi yang bisa berdampak besar ke perekonomian masyarakat.
“Memang kalau misal bicara infrastruktur seluruh desa akan sangat kebutuhannya, tetapi itu dilakukan dengan prioritas-prioritas sehingga dampaknya bisa optimal,” jelasnya.
Hal yang sama diutarakan Kepala Desa Bulurejo, Kecamatan Purwoharjo, Widarto. Menurutnya selama kepemimpinan Anas, banyak percepatan pembangunan insfratruktur di Banyuwangi dengan berbagai program dan inovasinya. Widarto mencontohkan saat kepemimpinan Anas, menggelar Internasional Banyuwangi Tour de Ijen dengan rute lebih dari 500 kilomenter yang melintasi desa-desa, membuat jalan-jalan desa banyak yang dibangun dan diperbaiki.
“Selama Tour de Ijen berapa kilometer jalan di desa yang dibangun dan diperbaiki, sehingga desa-desa senang apabila dilalui Tour de Ijen. Secara tidak langsung ini meningkatkan perekonomian di desa,” kata Widarto.
Selama Anas menjabat Bupati Banyuwangi, Widarto menilai banyak perhatian yang diberikan untuk desa, sehingga membuat desa di Banyuwangi kian percaya diri dan termotivasi untuk berinovasi. “Banyak program-program utamanya pelayanan publik di desa yang dikembangkan selama Pak Anas untuk desa, seperti Smart Kampung, e-village budgeting, dan lainnya. Banyuwangi Festival juga banyak digelar di desa-desa, yang kian membuat desa terdorong untuk berinovasi,” katanya.
Sementara Ketua Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Banyuwangi, Rudi Latief Hartono mengakui, selama memimpin Banyuwangi Anas memiliki komitmen yang kuat untuk membangun desa.
“Ini terlihat dari diterbitkannya Perbup No 20 Tahun 2020 tentang penghasilan tetap dan tunjangan lainnya bagi Kepala Desa, Sekretaris Desa dan perangkat desa, dan BPD. Perbup ini sangat keren saya kira. Ini menunjukkan Anas memberikan porsi lebih pada desa,” kata Rudi.
Selain itu banyak program-program yang memudahkan layanan publik di desa. Seperti adanya Pasar Pelayanan Publik di dua pasar, yakni Pasar Genteng dan Rogojampi yang merupakan pertama di Indonesia. “Ini mendekatkan dan memudahkan pelayanan pada masyarakat desa,” katanya.
Rudi menambahkan sangat mudah melihat bagaimana perhatian pemimpin daerah pada desa. Menurut Rudi banyak desa yang berprestasi. Seperti desa-desa di satu kecamatan Genteng dan beberapa desa lainnya masuk 100 Desa Terbaik versi Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi.
“Selain itu banyak desa di Banyuwangi yang masuk status Indeks Desa Membangun (IDM) dengan kategori Mandiri Nasional. Bahkan ada satu desa peringkat dua IDM terbaik nasional. Desa-desa didorong untuk membuat desa wisata, bahkan banyak yang masuk desa wisata terbaik di Indonesia. Ini menunjukkan peran pemerintah daerah sangat besar pada desa,” katanya.
Selain itu menurut Rudi, di era kepemimpinan Anas, nilai ADD yang merupakan dana yang bersumber dari APBD Banyuwangi untuk mendukung dana desa dari APBN, nilainya lebih dari 10 persen dari dana perimbangan APBD. Bahkan Banyuwangi nilainya terus meningkat meskipun jumlah transfer dari pusat ke daerah mengalami penurunan. Bahkan di masa pandemi saat banyak realokasi anggaran, ADD Banyuwangi tidak turun.
“Di saat banyak daerah yang ADD untuk desanya menurun, namun selama era kepemimpunan Anas di Banyuwangi justru meningkat. Ini agar keuangan di desa tetap kuat,” jelas Rudi.
Selain itu pengelolaan anggaran di Banywuangi dilakukan secara trasparan. Misalnya di masa pandemi pengelolaan Bansos selama kepemimpinan Anas, dilakukan secara transparan dan terbuka, serta desa juga didorong untuk transparan. “Monitoring Corruption Perception (MCP) Banyuwangi menurut KPK berada di posisi kelima terbaik di Jatim. Hal ini menunjukkan mitigasi korupsi dilakukan optimal,” jelas Rudi.
“Kepemimpinan Anas memang tidak sempurna, tapi banyak program yang diakui nasional. Seperti Smart Kampung, yang membuat semua desa dialiri akses internet dinilai merupakan kemajuan siginifikan untuk desa, sehingga Banyuwangi menjadi rujukan banyak daerah. Bahkan di berbagai desa banyak yang dimotivasi untuk memberi layanan di malam hari. Desa-desa tertinggal juga banyak yang berkurang di Banyuwangi,” katanya.
