Anggaran dalam APBD 2021 Banyuwangi siap untuk mendukung pelaksanaan vaksinasi covid-19
BANYUWANGI – Menyikapi arahan Presiden Joko Widodo terkait kebijakan vaksinasi Covid-19 gratis bagi seluruh warga Indonesia, Pemkab Banyuwangi langsung merespons positif. Bupati Abdullah Azwar Anas menyatakan siap mengalokasikan anggaran dalam APBD 2021 untuk mendukung pelaksanaan vaksinasi covid-19. Alokasi APBD bakal menjadi pendukung bagi dana dari APBN.
Hal itu diungkapkan Bupati Anas saat meninjau simulasi pelaksanaan vaksin covid-19 di Puskesmas Sempu dan Puskesmas Tegalsari, Kamis (17/12/2020).
“Kami siap melakukan refocusing anggaran terkait pelaksanaan vaksinasi. Mulai dari instrumen pendukungnya, atau bila memang diinstruksikan pusat untuk pengadaan vaksin. Sehingga masyarakat Banyuwangi bisa mendapatkan layanan vaksin Covid-19,” kata Anas.
Meski demikian, Anas menyatakan belum mengetahui seberapa besar realokasi akan dilakukan, karena hingga saat ini pemerintah daerah masih menunggu ketentuan teknis dari pemerintah pusat.
“Prinsipnya daerah tentu siap melakukan realokasi APBD untuk mendukung program vaksinasi tersebut. Saat ini kami menunggu arahan lebih detil dari pemerintah pusat,” imbuh Anas.
Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo melalui akun You Tube Sekretariat Presiden, Rabu (16/12/2020), telah mengumumkan bahwa pelaksanaan vaksinasi corona untuk seluruh masyarakat adalah gratis alias tidak dipungut biaya.
Dalam video tersebut, Presiden Jokowi menginstruksikan kepada seluruh jajaran kabinet, kementerian dan pemerintah daerah untuk memprioritaskan program vaksinasi pada tahun anggaran 2021 mendatang.
Dalam kunjungan tersebut, Anas memastikan seluruh puskesmas telah menyiapkan petugas dan peralatan pendukung untuk pelaksanaan vaksin covid-19. Mulai dari petugas vaksinator, alur kerja pelaksanaan vaksin, hingga sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan vaksinasi.
Anas juga langsung memantau simulasi pelaksanaan vaksin. Bagaimana ruang tunggu pasien, lalu ada meja pendaftaran, terus pasien dilakukan screening kesehatan di meja kesehatan. Setelah lolos screening, mereka akan disuntikkan vaksin oleh petugas. Alur selanjutnya adalah warga yang divaksinasi akan menunggu di ruang observasi khusus untuk melihat reaksi yang timbul pada pasien setelah divaksin.
“Saya kira, semua puskesmas sudah menyiapkan ini dengan baik. Terima kasih para tenaga kesehatan. Alur pelaksanaan, hingga alat-alat penyimpan juga sudah tersedia. Jadi, sewaktu-waktu instruksi pelaksanaan vaksin dari pusat turun, kita sudah siap semua,” kata Anas.
Kepala Dinas Kesehatan Banyuwangi dr. Widji Lestariono menambahkan, terkait pelaksanaan vaksinasi gratis yang rencananya bakal dimulai tahun depan, pihaknya telah melakukan berbagai persiapan. Sebanyak 45 puskesmas yang ada di Banyuwangi telah memiliki peralatan untuk menunjang pelaksanaan vaksin, mulai dari cold chain, vaccine carrier, bahan medis habis pakai, hingga peralatan suntik.
“Pada intinya, Dinas Kesehatan sudah menyiapkan peralatan pendukung untuk pelaksanaan vaksin ini. Namun, tidak menutup kemungkinan akan ada penambahan jumlah peralatan yang dibutuhkan mengingat program ini nanti sasarannya seluruh warga,” kata Rio.
“Terkait sasaran penerima vaksin, nanti pemerintah pusat yang akan menentukan. Jadwal siapa dan kapan mendapatkan vaksin, nanti juga akan ada pemberitahuan dari pusat,” jelasnya.
Selain itu, lanjut dia, sudah ada 90 vaksinator dari 45 puskesmas yang telah mengikuti pelatihan sebagai petugas vaksin covid-19.
“Setiap puskesmas sudah ada dua vaksinator yang telah mengikuti pelatihan. Selanjutnya, mereka yang telah mengikuti pelatihan wajib menularkan ilmunya kepada rekan sejawatnya yang lain,” terang Rio, panggilan akrab Widji Lestariono.
Vaksinasi Covid-19 Gratis
Skema vaksinasi COVID-19 gratis diharapkan mampu mendorong kesukarelaan masyarakat untuk diimunisasi. Pemerintah menargetkan 70 persen penduduk atau sekitar 182 juta jiwa dapat diimunisasi agar herd immunity atau kekebalan komunitas dapat tercapai.
“Diharapkan dengan semakin mudahnya akses vaksin yang dapat diperoleh masyarakat, kekebalan imunitas dapat dicapai dengan lebih cepat,” ujar Juru Bicara Satgas Penanganan COVID-19 Prof. Wiku Adisasmito, dalam keterangan pers di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (17/12/2020).
Ditambahkannya, program vaksinasi gratis merupakan komitmen pemerintah untuk membuka akses vaksin seluas-luasnya bagi masyarakat. Sejalan dengan persiapan program vaksinasi gratis, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) serta Majelis Ulama Indonesia (MUI) sedang merampungkan tugas masing-masing untuk mengkaji efektivitas, keamanan, efikasi, serta kehalalan vaksin COVID-19.
Wiku menyebutkan, pemerintah menjamin vaksin yang nantinya didistribusikan dan digunakan oleh masyarakat adalah vaksin COVID-19 yang aman, dibuktikan dengan otorisasi penggunaan darurat (EUA) dari BPOM, serta sertifikasi halal yang dibuktikan dengan sertifikat MUI.
“Saat ini baik BPOM dan MUI masing-masing menjalankan tugasnya. Pemerintah masih menunggu hasil kajian dan penelitian yang dilakukan BPOM dan MUI,” terang Wiku.
Namun, di luar program vaksinasi yang memang terus dimatangkan pemerintah, Wiku tetap mengimbau masyarakat tetap patuh menjalankan protokol kesehatan 3M. Menurutnya, protokol kesehatan tetap menjadi senjata paling ampuh dalam menekan penularan COVID-19, bahkan apabila vaksinasi sudah berjalan nanti.
“Terutama selama periode libur akhir tahun nanti. Pemerintah, sedang mematangkan aturan baru mengenai syarat bagi pelaku perjalanan untuk mencegah penularan di daerah. Saya minta masyarakat tetap patuhi seluruh aturan dan syarat yang berlaku terkait perjalanan di tengah pandemi sehingga penularan dapat dicegah,” tandasnya.
