Peningkatan Kualitas 2.916 THL Banyuwangi Jalani Monitoring dan Uji Kompetensi

 

BANYUWANGI–Sebanyak 2.916 Tenaga Harian Lepas (THL) Pemkab Banyuwangi, menjalani ujian monitoring untuk peningkatan kualitas.

Ujian terhadap ribuan THL tersebut dilakukan berbasis computer assisted test (CAT) seperti halnya yang dilakukan oleh Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Ujian ini berlaku terhadap seluruh THL di seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) jajaran Pemkab Banyuwangi.

Seperti ujian CPNS, ribuan THL tersebut menjalai tiga materi ujian. Tes Wawasan Kebangsaan (TWK), Tes Intelegensia Umum (TIU), dan Tes Karakteristik Pribadi (TKP).

 

Materi Ujian Kompetensi THL Banyuwangi

Tes Wawasan Kebangsaan (TWK)	Mengetahui pengetahuan kebangsaan yang meliputi UUD45, Pancasila dan Sejarah Republik Indonesia
Tes Intelegensi Umum (TIU)	Digunakan untuk menilai kemampuan verbal, kemampuan numerik, kemampuan berpikir logis, dan kemampuan berpikir analitis
Tes Karakteristik Pribadi (TKP)	Sebuah tes psikologi atau soal psikotes yang mengukurtingkat kedewasaan (Kematangan sikap) seseorang dalam bertindak terhadap situasi tertentu

 

Ujian ini mulai dilaksanakan, Selasa (5/1) berlangsung hingga 5 Februari mendatang. Tiap hari ujian diikuti 50 orang tiap materi ujian.

Menurut Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas, ujian ribuan THL ini untuk peningkatan kualitas dan penataan manajemen penempatan THL seluruh SKPD.

“Manajemen THL di Banyuwangi ini merupakan upaya untuk menyesuaikan kapasitas dan lokus penempatan mereka. Kami harap dengan ujian ini bisa turut meningkatkan kualitas kinerja mereka, sehingga mampu mengakselerasi kerja pembangunan Banyuwangi,” kata Anas.

Peningkatan kualitas dan kapasitas THL ini nantinya akan berbanding lurus dengan insentif dari tunjangan kinerja mereka. THL yang memiliki kinerja baik dan sesuai target akan mendapat tunjangan kinerja yang lebih daripada THL yang tidak memenuhi target.

Anas mengatakan, “Nantinya tunjangan kinerja yang didapat THL berbeda-beda. THL yang kinerjanya bagus, yang didapat juga akan lebih banyak.”

Setelah uji kompetensi Anas mengintruksikan kepada seluruh kepala SKPD agar secara berkala melakukan monitoring dan pembinaan kepada seluruh stafnya termasuk pada THL.

“Saya minta seluruh kepala SKPD untuk melakukukan pembinaan pada THL. Tidak boleh ada rekrutmen tanpa izin pimpinan. Nantinya akan ada rolling dengan menempatkan THL lintas SKPD secara berkala,” tambah Anas.

 

THL untuk Akselerasi Pembangunan

 

Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD) Pemkab Banyuwangi, Nafiul Huda mengatakan, tiap tahun terdapat ratusan PNS yang pensiun di lingkungan Pemkab Banyuwangi. Sementara perekrutan CPNS tidak tahun digelar.

“Karena itu THL sangat dibutuhkan untuk membantu mengakselerasi pembangunan Banyuwangi.”

Meski demikian Pemkab Banyuwangi membutuhkan THL yang memiliki kemampuan dan kualitas sesuai kebutuhan di tiap SKPD. Dengan ujian kompetensi ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas kinerja THL yang sesuai dengan kebutuhan.

“Terkadang di SKPD tertentu terdapat THL yang tidak sesuai dengan kebutuhan latar belakang pendidikan dan kemampuan, sehingga dengan ujian kompetensi ini diharapkan mendapatkan THL sesuai kebutuhan,” kata Huda.

BACA JUGA: Tekan Penyebaran Covid-19, Destinasi Banyuwangi Tutup!

BACA JUGA: Banyuwangi Jadi Instrumen Pemulihan Ekonomi

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Banyuwangi, I Made Cahyana Negara, sangat mendukung monitoring dan uji kompetensi THL yang dilakukan Pemkab Banyuwangi.

Menurut pria yang juga ketua DPC PDI Perjuangan tersebut, diharapkan melalui uji kompetensi dan monitoring ini rekrutan THL yang dilakukan oleh pemerintah lebih produktif dan sesuai dengan kebutuhan.

Made menjelaskan anggaran untuk THL sangat besar. Mencapai Rp 56 miliar tiap tahun yang berasal dari APBD Kabupaten Banyuwangi. Karena itu, Made meminta dengan anggaran sebesar itu kualitas THL harus mumpuni dan sesuai kebutuhan Pemkab Banyuwangi.

“Seluruh THL harus kinerja terbaik dan produktif, sehingga anggaran belanja pemerintah Banyuwangi bisa ditekan. Dengan ujian kompetensi ini bisa menjadi evaluasi THL di masing-masing SKPD. Jangan sampai ada SKPD yang merekrut THL tanpa ada kontrol,” kata Made.